NEWS
Forum Organisasi Bantuan Hukum Kalimantan Timur (Forbakum Kaltim) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 16 April 2017 09:07

“DISKUSI” mengenai Perkembangan Implementasi Undang Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, inisiatif Bapak Amru Batubara selaku Kepala Devisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Kalimantan Timur dengan menyampaikan perkembangan Regulasi Bantuan Hukum khususnya tentang PENGURANGAN DANA BANTUAN HUKUM tiap tahun berkurang sejak Tahun Anggaran 2014 untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 19,1 Milyar.

Pandangan dan Saran serta Pendapat Para Pengurus 13 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Se-Kalimantan Timur dan Utara oleh Ketua POSBAKUMADIN Balikpapan Advokat Ropaun Rambe menyampaikan GAGASAN untuk membentuk Forum Organisasi Bantuan Hukum Kalimantan TIMUR disingkat dan disebut “FORBAKUM KALTIM dengan;
Misi:

  1. Mengembangkan dan mendorong serta mengayomi Para Organisasi Bantuan Hukum (OBH) TerAkteditasi melaksanakan Regulasi Bantuan Hukum.
  2. Memberikan bimbingan pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang belum TerAkteditasi, agar dapat diAkreditasi setiap pelaksanaan Verifikasi oleh KEMENKUMHAM R.I

Visi :

  1. Mengadakan Kordinasi dengan persuasif pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota Se- Kalimantan Timur untuk melaksanakan Regulasi Bantuan Hukum.
  2. Mengusulkan pembuatan PERDA tentang Bantuan Hukum pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota Se- Kalimantan Timur agar Pemberian Bantuan Hukum pada Masyarakat Termarginal dapat dilaksanakan maksimal sampai kelapisan masyarakat dan tidak terhalang karena finansial.
  3. Untuk tidak sepenuhnya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunNya tentang Anggaran Bantuan Hukum.

Gagasan pembentukan Forum Organisasi Bantuan Hukum Kalimantan Timur [ FORBAKUM KALTIM ] segera diwujudkan dengan harapan dapat difasilitasi Kepala Kantor KEMENKUMHAM Kalimantan Timur, untuk rapat-rapat agar memudahkan pelaksanaannya.

 

Balikpapan, 13 April 2017

PEMRAKARSA,
POSBAKUMADIN BALIKPAPAN

 

tertanda
Advokat Ita Ma'ruf,S.Ag.SH

Last Updated on Sunday, 16 April 2017 09:14
 
Lurah Ini Sediakan Bantuan Hukum untuk Warga Miskin PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 12 April 2017 08:43

TENGGARONG – Lurah Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Ambo Dalle menjalin kerja sama dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kukar. Nantinya, warga yang tengah tertimpa permasalahan hukum bisa mendapat pendampingan.
Kelurahan Loa Ipuh Darat menjadi satu-satunya kelurahan yang menawarkan bantuan hukum kepada warganya yang kurang mampu. Masyarakat yang meminta pendampingan hukum cukup menunjukkan surat tidak mampu dan terdaftar sebagai penerima beras miskin.
“Hari-hari masyarakat tidak mampu dihadapkan realitas, jika hanya orang kaya saja yang mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara. Padahal masyarakat miskin juga ingin mencari keadilan, akan tetapi dihadapkan tidak mampu untuk membayar jasa pengacara. Kami hadir untuk membantu masyarakat miskin,” kata Ketua Posbakumadin Kukar, Nove Yohanes kepada Koran Kaltim usai sosialisasi di hadapan masyarakat Kelurahan Loa Ipuh Darat, Selasa (11/4).
Nove menambahkan, pemberian pendampingan hukum gratis bagi masyarakat miskin sudah diatur melalui UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Ia berharap kerja sama yang di awali di Kelurahan Loa Ipuh Darat ini bisa lebih luas.
“Pemkab Berau Berau sudah melakukan MoU dengan Posbakumadin Berau. Di Kukar berawal dari Keluarahan Loa Ipuh Darat dan mudah-mudahan nantinya bisa sampai tingkat kabupaten,” ujarnya.
Luarah Loa Ipuh Darat, Ambo Dalle mengatakan, sosialisasi pendampingan hukum bagi masyarakat miskin sangat besar manfaatnya.
Ia berharap kerja sama bantuan hukum gratis ini bisa direspon oleh seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tenggarong
“Jika masyarakat melakukan sewenang-wenang tanpa pertimbangan hukum, maka masyarakat sendiri yang akan dirugikan. Kami mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan jasa pelayanan hukum gratis yang diberikan Posbakumadin Kukar ini,” ujarnya.

 
DPR Kecewa Anggaran Bantuan Hukum Menurun PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 10 April 2017 16:22

Sejak berlakunya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara memberikan bantuan hukum melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Setiap warga negara yang tergolong masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum disediakan negara melalui penyelenggara bantuan hukum.

Pada periode tahun 2016, anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin dianggarkan sebesar Rp45 miliar. Namun, anggaran bantuan hukum periode 2017 dipangkas menjadi hanya Rp19,1 miliar. Penurunan angka anggaran tersebut jauh dari harapan, setidaknya turun lebih dari 50 persen dari anggaran periode 2016.

Fakta turunnya anggaran bantuan hukum yang cukup tajam ini menimbulkan kekecewaan dari kalangan DPR, khususnya Komisi III DPR yang membidangi membidangi hukum dan HAM ini. Persoalan ini terungkap saat rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona H Laoly yang diantarannya menyoal turunnya anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Anggota Komisi III Erma Suryani Ranik, misalnya. Ia mengaku amat kecewa dengan pemerintah yang memangkas anggaran tersebut. Menurutnya, menurunnya anggaran bantuan hukum bagi rakyat miskin sebesar 56 persen dari angka Rp45 miliar menjadi Rp19,1 miliar tidak masuk akal.

Sebab, masyarakat miskin yang patut dan layak mendapatkan bantuan hukum bakal kehilangan akses bantuan hukum. Menurutnya, dengan anggaran Rp45 miliar di periode 2016 pun belum tentu menjangkau ke seluruh masyarakat hingga pelosok Indonesia. Apalagi, bila menggunakan jasa pengacara besar, kecuali pengacara-pengacara memberi jasa bantuan hukum probono (gratis).

“Angka Rp45 miliar menjadi Rp19,1 miliar hampir dipangkas 56 persen. Saya kecewa sekali. Mengurangi anggaran 50 persen bantuan hukum itu tidak masuk akal,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Menkumham di Komplek Gedung Parlemen, Senin (10/4/2017).

Bagi Politisi Partai Demokrat ini kalaupun mau dipangkas seharusnya jangan sampai melebihi 50 persen dari anggaran periode sebelumnya. Misalnya dia menyebut angka Rp35 miliar masih masuk akal ketimbang angka Rp19,1 miliar yang diperuntukan masyarakat miskin di seluruh pelosok Indonesia. “Kalau Rp19,1 miliar saya kecewa sekali. Rakyat miskin tidak bisa mengakses bantuan hukum,” ujar anggota dewan yang berlatarbelakang advokat itu.

Pandangan senada diutarakan anggota Komisi III DPR lain, Muhammad Nasir Djamil. Menurutnya, bantuan hukum seperti diatur UU No. 16 Tahun 2011 menyangkut tiga hal yakni pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum, dan penyelenggara bantuan hukum. Menurutnya, bantuan hukum menjadi hak setia warga negara yang tak dapat ditunda-tunda.

Bantuan hukum pun bukan bersifat belas kasihan negara. Sebaliknya, negara mesti bertanggungjawab terhadap bantuan hukum khususnya bagi rakyat miskin. Ia menilai akses keadilan berupa bantuan hukum mesti diberikan negara melalui anggaran yang cukup. Ia menilai bila dikurangi lebih dari separuh anggaran bantuan hukum di periode sebelumnya menjadi miris. “Dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dikurangi, ini sangat miris sekali,” ujarnya.

Sebagai orang yang pernah membahas UU No. 16 Tahun 2011, dirinya amat concern terhadap penerapan bantuan hukum yang diberikan negara ke masyarakat miskin. Dia yakin minimnya dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin bakal berpengaruh besar terhadap akses masyarakat kecil untuk memperoleh keadilan. “Janganlah pengurangan ini sangat jomplang. Harapan kami semua ini bisa diatasi,” harap politisi PKS itu.

Menanggapi kekecewaan legislator, Menkumham Yasona H Laoly mengatakan pemangkasan anggaran bantuan hukum bukanlah keinginan dari institusinya. Namun, memang serapan anggaran bantuan hukum tidak habis seluruhnya. Menurutnya, anggaran bantuan hukum di periode 2016, realisasi hanya 95,13 persen atau sebesar Rp42.817.120.965 dari total anggaran sebesar Rp45.011.150.000.

Sedangkan volume orang miskin yang dapat diberikan bantuan hukum litigasi sebanyak 10.053 orang dan 2.399 kegiatan bantuan hukum nonlitigasi. Nah, di periode 2017 dengan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebesar Rp19,1 miliar. Rinciannya, Rp14,8 miliar diperuntukan bantuan hukum litigasi dan Rp4,3 miliar diperuntukan bantuan hukum nonlitigasi.

Terhadap penetapan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin itu, pihaknya telah mengusulkan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan melalui mekanisme APBN-Perubahan. Ia berharap Kemenkeu dapat memberikan tambahan anggaran agar masyarakat miskin dapat menjangkau akses bantuan hukum dari negara. “Kita sangat perhatian soal ini. Kita sudah ajukan untuk penambahan anggaran agar bisa menjadi Rp73 miliar. Tapi tergantung keputusan Kemenkeu,” katanya.

Last Updated on Monday, 10 April 2017 16:25
 
Legalitas Posbakumadin PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 01 February 2017 07:05

Legalitas POSBAKUMDAIN tertuang pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU.5026.AH. 01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan POSBAKUMADIN.

Last Updated on Wednesday, 01 February 2017 07:18